logo
Iklan Tengah Iklan Header
Runing teks
GEMPA BUMI BERKEKUATAN 7,7 SK TERJADI DI PALU# AKIBAT GEMPA BUMI, PANTAI PALU DITERJANG TSUNAMI# KETINGGIAN TSUNAMI MENCAPAI 1 HINGGA 2 METER# PILPRES 2019 : JOKOWI - MA'RUF AMIN NO URUT 1 , PRABOWO - SANDI NO URUT 2 # SITUS PENDAFTARAN CPNS 2018 RESMI DIBUKA# PENDAFTARAN CPNS 2018 DIBUKA 26 SEPTEMBER MENDATANG #ITIJMA ULAMA KE 2 RESMI DUKUNG PRABOWO - SANDI DI PILPRES 2019# IDRUS MARHAM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH KPK# IDRUS MARHAM MENTERI PERTAMA KABINET JOKOWI YANG TERSANDUNG KASUS KORUPSI#ASIAN GAMES 2018 : TIMNAS SEPAK BOLA INDONESIA GAGAL MASUK PARTAI 8 BESAR#JOKOWI PILI MA'RUF AMIEN JADI CAWAPRES#PRABOWO PILIH SANDIAGA UNO JADI CAWAPRES # SEORANG AYAH DI PROVINSI JAMBI TEGA MEMBUNUH ANAKNYA YANG MASIH BALITA#TERMINAL BARU BANDARAA AHMAD YANI MULAI DIBUKA#KPK MALAYSIA PERIKSA NAJIB#PEDROSA PUTUSKAN HENGKANG DARI REPSOL#POLRES JAKSEL TANGKAP DUA PELAKU VANDALISME DI FLY OVER MAMPANG#MENKES SIAPKAN 3.910 FASILITAS KESEHATAN DDISEPANJANG JALUR MUDIK#SEORANG RESIDIVIS DISEMARANG DITANGKAP KARENA MEMBAWA PAKET SABU#KOKMISI 1 DPR RI DAN PANGLIMA TNI RAPAT BAHAS KETERLIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME#CYBER CRIME POLRI, BAWASLU DAN KPU PANTAU KAMPANYE PILKADA LEWAT MEDSOS#PEMERINTAH AUSTRALIA BUKA KRAN IMPOR MANGGA DARI INDONESIA# SATU WNI DI MALAYSIA DI TANGKAP, DIDUGA TERLIBAT JARINGAN ISIS#MUI MINTA DPR TRANSPARAN MEMBAHAS UU LGBT# MK PUTUSKAN PARTAI POLITIK HARUS DIVERIFIKASI FAKTUAL UNTUK IKUT DALAM PEMILU 2019#2 WNI SANDERA JARINGAN TERORIS ABU SAYAF DI BEBASKAN DI FILIPINA#TIMNAS U16 MENJALANI PUSAT PELATIHAN DI JEPANG#ANGKASA PURA II KELOLA BANDARA INTERNASIONAL JABAR#INGGRIS WASPADA ANCAMAN MILITER RUSIA#NELAYAN CANTRANG KECEWA PEMBATASAN WILAYAH LAUT#PALESTINA CARI DUKUNGAN UE LAWAN TRUMP#EMPAT PASANGAN BAKAL CAGUB DAN CAWAGUB JABAR JALANI TES KESEHATAN 11 JANUARI #KPK TETAPKAAN STATUS TERSANGKA KEPADA ADVOKAT FREDICHY DAN DOKTER BIMANESH SUTARDJO #POLISI TANGKAP PELAKU PEMBAKARAN ISTANA SIAK RIAU
 Nasional
Iklan Kiri KIRI BARIS KE 1 PRAY FOR GAZA
Iklan Kiri KIRI BARIS KE 2 TIMNAS U16 JUARA
Iklan Kiri KIRI BARIS KE 3 DADU PARPOL
Iklan Kiri KIRI BARIS KE 4 PASANG IKLAN HUBUNGI
Iklan Kiri KIRI BARIS 5 STOP HOAX
Iklan Kiri kIRI Baris ke 6 HUT RI
Iklan Kiri kIRI baris 7 iklan KPU pusat DCS
Iklan Kiri KIRI BARIS KE 8 VIDEO DOKNEWS
Iklan Kiri KIRI BARIS KE 9  kertas suara pemilu presiden
Nasional

MPR Gelar Seminar Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

Nasional MPR Gelar Seminar Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945
MPR Gelar Seminar Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945
Foto : Badan Pengkajian MPR RI melakukan evaluasi pelaksanaan konstitusi Indonesia hasil amandemen yang dibahas dalam seminar nasional bertajuk "Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945" di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. (dok MPR RI)
Jakarta, dokNews.com - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku saat ini merupakan UUD hasil amandemen (perubahan) empat tahap pada rentang 1999 – 2002. Pelaksanaan konstitusi Indonesia hasil amandemen itu dibahas dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 30 November 2018.

Seminar nasional kerja sama Badan Pengkajian MPR RI dengan IQRA (Indonesian Qualitative Research Association) DPW DKI Jakarta menghadirkan narasumber Syamsuddin Haris, Ujianto Singgih, dan Yudi Latif. Seminar dihadiri Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, Ketua Umum IQRA DKI Jakarta Siti Sundari dan diikuti sekitar 450 peserta dari kalangan peneliti, akademisi, dan mahasiswa. Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman menjadi pembicara kunci sekaligus membuka seminar nasional ini.

Dalam pengantarnya, Ma’ruf Cahyono menjelaskan bahwa evaluasi terhadap UUD NRI Tahun 1945 sudah dilakukan sejak selesai amandemen itu, seperti dibentuknya Komisi Konstitusi untuk melihat UUD hasil amandemen. Evaluasi UUD ini berlanjut dengan pembentukan Tim Kerja Kajian Ketatanegaraan pada MPR periode 2009 – 2014. Kemudian MPR periode 2014 – 2019 lahir Badan Pengkajian MPR dan lahir pula Lembaga Pengkajian MPR dengan 60 anggota dari berbagai pakar dan akademisi.

“Semua itu terkait dengan tugas-tugas MPR. Salah satu tugas itu adalah melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, konstitusi dan pelaksanaannya. Kita ingin melihat kembali sistem ketatanegaraan, melihat kembali konstitusi melalui kajian, dan melihat kembali pelaksanaan konstitusi,” kata Ma’ruf.

Itulah yang melatarbelakangi Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR untuk terus menerus melakukan diskusi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapat masukan dari berbagai kelompok masyarakat dan perguruan tinggi bagi penataan sistem ketatanegaraan. Penataan harus didekati dengan pendekatan aspirasi masyarakat dan konsep-konsep yang ideal.

“Kita ingin mendapat jawaban atas pertanyaan apakah sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan jati diri bangsa (nilai-nilai Pancasila) dan apakah sudah sesuai dengan kehendak masyarakat, serta apakah secara historis sudah sesuai dengan amanat founding fathers. Pertanyaan-pertanyaan inilah perlu didalami dalam seminar ini,” ujarnya.

Sementara itu Rambe Kamarulzaman mengatakan jika kita ingin melakukan evaluasi terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka kita harus membicarakan UU yang sudah dibentuk dan pasal-pasal yang ada. Pelaksanaan dari pasal-pasal dalam UUD maka dibentuk UU (turunannya). “Apakah UU yang dibentuk itu sudah menjiwai pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945,” tuturnya.

Rambe memberi contoh UU Pilkada yang sedang dibicarakan banyak kalangan, termasuk anggota DPR. Pemilu atau Pilkada yang berlangsung saat ini sangat melelahkan dan menghabiskan dana. Ada keinginan untuk mengembalikan agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung. “Inilah yang menjadi tugas MPR, khususnya Badan Pengkajian,” ucapnya. (*)
Sumber : Tempo.co
Iklan Tengah Iklan Tengah
Iklan Kanan 1
Iklan Kanan 2
Iklan Kanan 3
Iklan Kanan 4
Iklan Kanan 5 kosong
Iklan Kanan 6 stop narkoba
Iklan Kanan 7brebes
Iklan Kanan 8bendera
Iklan Kanan 9NKRI
Iklan Tengah Iklan Bawah 1
Iklan Tengah Iklan Bawah 2
 Newsletter 02 list
Newsletter
Don’t Miss Out. Subscribe to Our Weekly Newsletter